Berikut adalah artikel yang mengulas dua pertanyaan kritis: apakah mata uang digital Indonesia bisa menjadi independen, dan apakah IKN (Ibu Kota Nusantara) dapat bertransformasi menjadi pusat peradaban baru—dengan menggali gagasan bahwa Indonesia sedang menghadapi transformasi radikal, di mana negara tampak bergerak ke arah model "korporasi raksasa" dalam kancah global,

Indonesia: Antara Mata Uang Digital Independen dan IKN sebagai Pusat Peradaban Baru

Dalam beberapa diskursus kontemporer, muncul pandangan bahwa Indonesia tidak lagi beroperasi semata-mata sebagai negara berdaulat, melainkan secara perlahan berubah menjadi entitas ekonomi raksasa yang dikendalikan oleh kepentingan global. Pandangan ini menyentuh dua aspek besar: kedaulatan mata uang digital dan peran IKN sebagai pusat transformasi peradaban.

1. Mata Uang Digital Indonesia: Menuju Kemandirian atau Terjebak Sistem Global?

a. Potensi Digitalisasi Ekonomi

Bank Indonesia telah menguji coba konsep Digital Rupiah sebagai bagian dari upaya modernisasi sistem keuangan. Mata uang digital (CBDC) ini dirancang untuk mempercepat inklusi finansial, meningkatkan efisiensi transaksi, dan mengurangi ketergantungan pada sistem pembayaran konvensional. Namun, pertanyaan yang mendasar adalah:
Bisakah mata uang digital Indonesia benar-benar menjadi independen?

b. Tantangan Kedaulatan Digital

Beberapa tantangan utama meliputi:

Penguasaan Teknologi:
Digitalisasi ekonomi membutuhkan infrastruktur teknologi tinggi. Jika sistem seperti blockchain, kecerdasan buatan (AI), dan big data tetap dikendalikan oleh perusahaan atau investor asing, maka kedaulatan digital bisa tergerus.
Regulasi dan Kebijakan Moneter:
Untuk mencapai kemandirian, kebijakan digital harus dirumuskan secara mendalam. Bank Indonesia dan lembaga terkait harus memastikan bahwa Digital Rupiah mampu beroperasi secara stabil tanpa dipengaruhi oleh tekanan eksternal—sebuah tantangan besar di tengah dinamika ekonomi global.
Integrasi Sistem Nasional:
Agar Digital Rupiah dapat berfungsi secara independen, data dan transaksi harus tetap berada dalam kendali domestik. Hal ini berarti, infrastruktur digital, termasuk server, jaringan, dan sistem keamanan siber, harus dimiliki dan dikelola oleh Indonesia sendiri.

Gagasan dari transkrip video menyuarakan bahwa Indonesia harus berhati-hati agar tidak menyerahkan kontrol atas sistem digital—terutama yang mendukung mata uang dan sistem keuangan—kepada pihak asing. Dengan kata lain, upaya menuju kemandirian harus melibatkan penguasaan penuh atas teknologi inti, sehingga Digital Rupiah bukan sekadar bagian dari sistem global, melainkan instrumen yang mendukung kedaulatan ekonomi nasional.

tiktok.com

2. IKN sebagai Pusat Peradaban Baru: Visi atau Realitas?

a. Visi IKN dalam Peta Transformasi Nasional

IKN, yang dibangun sebagai ibu kota baru Indonesia, dirancang dengan visi “Smart, Green, Beautiful, dan Sustainable.” Konsep ini tidak hanya menyangkut infrastruktur fisik, tetapi juga melibatkan transformasi digital, tata kelola modern, dan integrasi teknologi untuk menciptakan kota yang efisien dan ramah lingkungan.
Dalam transkrip video, pembicara mengusulkan bahwa IKN bukan hanya tempat untuk administrasi pemerintahan, melainkan juga akan menjadi “markas utama” untuk pengelolaan ekonomi dan digital yang terpusat. Dengan kata lain, IKN diharapkan menjadi prototipe untuk peradaban baru yang dikendalikan secara digital oleh sistem AI dan big data.

b. Risiko dan Tantangan

Namun, transformasi ini membawa risiko tersendiri:

Kontrol oleh Investor Asing:
Jika infrastruktur digital di IKN—mulai dari jaringan 5G hingga sistem smart city—tidak sepenuhnya dikelola oleh pemerintah, maka kendali atas data dan informasi strategis bisa jatuh ke tangan investor asing. Hal ini dapat menimbulkan ketergantungan yang berujung pada hilangnya kedaulatan nasional dalam pengambilan keputusan strategis.
Digitalisasi sebagai Alat Kontrol:
Pembicara dalam video menyoroti bahwa digitalisasi yang tidak dikendalikan secara nasional dapat berubah menjadi alat kontrol sosial. Sistem identitas digital, pengawasan berbasis AI, dan bahkan konsep "sosial kredit" yang mengatur perilaku masyarakat berpotensi digunakan untuk membatasi kebebasan individu jika dikuasai oleh kepentingan global.
Pengosongan Jawa dan Redistribusi Populasi:
Agenda pengosongan Jawa dan pemindahan populasi ke IKN, yang dikaitkan dengan strategi mengalihkan pusat ekonomi, bisa menjadi langkah untuk mengurangi pengaruh politik tradisional. Namun, hal ini juga menimbulkan pertanyaan apakah Indonesia akan kehilangan elemen kemanusiaannya dan berubah menjadi “operator” dalam sistem ekonomi global.

c. Peluang Peradaban Baru

Di sisi lain, IKN berpotensi menjadi pusat peradaban baru yang tidak hanya modern secara teknologis, tetapi juga berakar pada nilai-nilai nasional. Jika pengembangan IKN dikelola dengan transparansi dan kedaulatan penuh—di mana teknologi digital dan sistem keuangan tetap berada di tangan rakyat Indonesia—maka IKN dapat menjadi laboratorium inovasi dalam hal tata kota, layanan publik digital, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

ikn.go.id

3. Menjaga Kedaulatan di Tengah Arus Global

Dalam kedua skenario tersebut—baik kemandirian mata uang digital maupun transformasi IKN—inti dari perdebatan adalah bagaimana Indonesia dapat menjaga kedaulatan nasional. Seperti yang disampaikan dalam transkrip video, jika semua sistem vital (keuangan, digital, dan infrastruktur) dikuasai oleh teknologi dan investor asing, maka Indonesia akan berubah menjadi entitas ekonomi yang hanya berfungsi sebagai operator global, tanpa kontrol penuh atas nasib dan kekayaan rakyatnya.

Oleh karena itu, strategi yang diperlukan mencakup:

Pengembangan Teknologi Mandiri:
Mendorong riset dan inovasi dalam negeri di bidang AI, blockchain, dan infrastruktur digital agar Indonesia tidak bergantung pada teknologi luar negeri.
Kebijakan Protektif:
Menyusun regulasi yang memastikan data, aset digital, dan sistem keuangan tetap berada dalam kendali nasional.
Edukasi dan Partisipasi Publik:
Meningkatkan literasi digital dan ekonomi di kalangan masyarakat agar dapat ikut serta mengawasi dan menilai kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

4. Kesimpulan

Pertanyaan “Bisa tidak mata uang digital Indonesia menjadi independen? IKN menjadi pusat peradaban baru?” mengajak kita untuk merenung secara mendalam tentang masa depan kedaulatan dan identitas Indonesia.

Di satu sisi, Digital Rupiah dan sistem keuangan digital harus dikembangkan dengan teknologi dan regulasi yang memastikan kemandirian, agar tidak hanya menjadi bagian dari ekosistem global yang dikendalikan oleh investor asing.
Di sisi lain, IKN harus diupayakan agar bukan sekadar proyek infrastruktur besar, melainkan laboratorium peradaban baru yang mengintegrasikan inovasi teknologi dengan nilai-nilai kedaulatan, inklusivitas, dan keberlanjutan.

Indonesia di ambang transformasi besar, dan pilihan serta kebijakan yang diambil hari ini akan menentukan apakah negara ini tetap memiliki kedaulatan penuh atau secara bertahap berubah menjadi “negara korporasi” yang hanya melayani kepentingan global. Kedaulatan sejati tidak hanya terletak pada kekuatan ekonomi, tetapi juga pada kemampuan untuk mengendalikan teknologi, data, dan sistem pemerintahan demi kesejahteraan rakyat.

facebook.com